JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru dapat menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi pada tahun 2028.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan
Hal tersebut disampaikan Hasan menjawab terkait kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan berkantor di IKN.
Hasan menambahkan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka pada tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik.
Saat ini, pemerintah melalui Otorita IKN terus melanjutkan pembangunan di IKN.
Otorita IKN mengungkapkan bahwa salah satu proyek pembangunan yang tengah dikerjakan adalah gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur, yang saat ini sedang dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
“Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono
Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI, dan Polri merupakan infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut sudah selesai dilelang dan telah ditetapkan, namun belum terkontrak. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah revisi DIPA selesai. (YK/dbs)
